Skenario Akhir Kebuntuan Politik Yaman

Ketegangan antara faksi-faksi utama di Yaman kini bergerak menuju titik krusial yang dapat menentukan arah negara itu dalam beberapa tahun ke depan. Hubungan yang memburuk antara Dewan Kepemimpinan Kepresidenan, Dewan Transisi Selatan, serta para aktor regional pendukungnya telah mengubah konflik dari sekadar medan perang menjadi pertarungan terbuka soal legitimasi, kekuasaan, dan masa depan negara.

Di tengah tarik-menarik tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah Yaman akan bergerak menuju konsolidasi kekuasaan di bawah satu otoritas, atau justru terperosok lebih dalam ke fragmentasi permanen. Pilihan-pilihan politik yang diambil hari ini—terutama oleh aktor bersenjata di lapangan dan para sponsor regional—akan menentukan apakah kebuntuan saat ini menjadi jalan menuju kompromi, atau awal dari fase konflik yang sama sekali baru.

Skenario

Berikut gambaran realistis skenarionya jika ketegangan ini berlanjut, disusun secara dingin dan struktural, bukan spekulatif berlebihan.

Jika empat anggota PLC yang dikenal pro-UEA benar-benar dikeluarkan, dampaknya akan sangat besar namun tidak otomatis menstabilkan Yaman. Secara politik, PLC akan kehilangan klaim sebagai “dewan inklusif”, tetapi secara praktis ia justru menjadi lebih homogen dan mudah dikendalikan Saudi. Riyadh bisa mengonsolidasikan PLC sebagai representasi tunggal negara Yaman, lalu menggunakannya untuk membuka kesepakatan resmi dengan Houthi tanpa harus terus bernegosiasi dengan aktor selatan. STC dalam skenario ini akan terdorong keluar dari proses politik nasional dan bergerak makin terang sebagai entitas separatis de facto, bukan lagi bagian dari struktur negara.

Jika mereka tidak dikeluarkan tetapi tetap membangkang, maka PLC akan lumpuh secara fungsional. Keputusan strategis—keamanan, anggaran, negosiasi—akan terus diveto secara internal. Ini adalah skenario paling berbahaya karena menciptakan negara “hidup tapi tidak berfungsi”. Saudi dalam kondisi ini biasanya tidak menunggu terlalu lama: dukungan finansial dan logistik akan disalurkan hanya kepada aktor yang patuh, sementara faksi pembangkang dibiarkan kehabisan sumber daya. Bukan pengusiran formal, tetapi pengeringan perlahan.

Jika STC tetap berada di lapangan dan menolak mundur, kenyataannya mereka memang sulit disingkirkan secara militer tanpa perang besar di Aden. Namun bertahan di lapangan tidak sama dengan menang. STC bisa menguasai wilayah, bandara, dan pelabuhan, tetapi tanpa pengakuan internasional dan tanpa arus dana stabil, mereka akan menghadapi krisis pemerintahan: gaji macet, layanan publik runtuh, dan fragmentasi internal. Dalam sejarah konflik modern, banyak entitas de facto runtuh bukan karena kalah perang, tetapi karena gagal membayar loyalitas.

Apakah situasi ini akan buntu selamanya? Hampir pasti tidak. Konflik seperti ini jarang statis; ia bergerak menuju salah satu dari tiga ujung. Pertama, konsolidasi PLC dengan dukungan Saudi dan kesepakatan dengan Houthi, yang akan mengisolasi STC. Kedua, formalnya pemisahan selatan jika STC berhasil mengamankan pengakuan eksternal—ini sulit tanpa restu Saudi. Ketiga, kompromi paksa, di mana STC dipaksa kembali ke meja perundingan dari posisi lebih lemah setelah tekanan ekonomi dan politik meningkat.

Intinya, waktu bukan netral. Jika STC menantang Saudi terlalu lama, waktu justru bekerja melawan mereka, karena Saudi memiliki cadangan strategis, kontrol legitimasi, dan opsi diplomatik yang jauh lebih luas. Kebuntuan bisa berlangsung lama, tetapi ujungnya hampir selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai legitimasi, uang, dan akses internasional—bukan sekadar siapa yang menguasai jalan dan bandara.

Baca selengkapnya

Read More

Borama dan Awdal di Persimpangan Politik Somaliland

Borama, ibu kota wilayah Awdal di barat laut Somalia, kembali menjadi sorotan setelah munculnya video kerumunan besar warga yang menggelar aksi solidaritas pro-Palestina. Gambar-gambar tersebut memperlihatkan partisipasi luas masyarakat, mulai dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak, yang berkumpul di ruang terbuka sambil mengibarkan bendera Palestina. Aksi ini tidak hanya memuat pesan solidaritas internasional, tetapi juga mencerminkan dinamika politik lokal yang lebih dalam di kawasan Awdal.

Secara demografis, Borama merupakan salah satu kota penting di barat laut Somalia. Berbagai estimasi menyebut populasi Borama berada di kisaran 200 ribu hingga 300 ribu jiwa, menjadikannya pusat urban utama di Awdal sekaligus kota pendidikan dan perdagangan. Kehidupan sosial Borama relatif stabil dibandingkan banyak kota lain di Somalia, dengan aktivitas sipil dan keagamaan yang kuat.

Wilayah Awdal sendiri memiliki posisi historis dan politik yang unik. Secara geografis, Awdal terletak di perbatasan dengan Djibouti dan Ethiopia, menjadikannya wilayah strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik. Sejak runtuhnya negara Somalia pada awal 1990-an, Awdal masuk dalam klaim wilayah Somaliland, entitas yang mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka namun belum diakui secara internasional.

Dalam struktur politik Somaliland, Awdal dianggap sebagai salah satu “state” atau wilayah administratif. Namun, status ini tidak berarti Awdal memiliki kedaulatan politik sendiri. Tidak ada presiden, perdana menteri, ataupun parlemen terpisah khusus untuk Awdal. Kekuasaan politik tetap terpusat di Hargeisa sebagai ibu kota Somaliland.

Pemerintahan di Awdal dijalankan melalui mekanisme administratif regional. Seorang gubernur wilayah Awdal ditunjuk langsung oleh Presiden Somaliland, bukan dipilih secara langsung oleh rakyat Awdal. Gubernur ini bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah pusat Somaliland di wilayah tersebut.

Selain gubernur, terdapat dewan-dewan lokal atau distrik yang dipilih melalui pemilihan tingkat lokal. Dewan ini mengurus urusan sehari-hari seperti layanan publik, pendidikan dasar, dan administrasi kota, termasuk di Borama. Namun, kewenangan mereka terbatas dan tidak setara dengan parlemen negara bagian dalam sistem federal penuh.

Ketiadaan lembaga politik tingkat negara bagian yang otonom inilah yang sering memicu ketegangan politik di Awdal. Sebagian kalangan di wilayah ini merasa aspirasi mereka kurang terwakili dalam struktur politik Somaliland yang sangat terpusat. Borama kerap menjadi ruang artikulasi kritik terhadap Hargeisa, baik secara terbuka maupun simbolik.

Aksi massa di Borama yang menampilkan solidaritas terhadap Palestina dapat dibaca dalam dua lapis makna. Di satu sisi, ia mencerminkan empati kuat masyarakat Somalia terhadap isu Palestina yang dianggap sejalan dengan pengalaman penindasan dan konflik. Di sisi lain, aksi ini juga menjadi medium ekspresi politik lokal yang menegaskan identitas dan sikap Awdal.

Fakta bahwa Awdal dihuni mayoritas klan Samaroon turut memberi warna pada dinamika ini. Klan ini secara historis memiliki posisi politik yang berbeda dengan elite utama Somaliland yang berbasis di wilayah tengah dan timur. Perbedaan ini sering kali memengaruhi sikap politik masyarakat Awdal terhadap proyek separatisme Somaliland.

Borama sendiri dikenal sebagai kota yang relatif plural dan terbuka. Kehadiran institusi pendidikan tinggi, seperti universitas-universitas lokal, membuat kota ini menjadi pusat diskusi intelektual dan politik. Tidak mengherankan jika mobilisasi massa di Borama kerap berlangsung terorganisasi dan bernuansa politis.

Dalam konteks hubungan Somalia–Somaliland, Awdal sering dipandang sebagai wilayah “abu-abu”. Secara administratif diklaim Somaliland, namun secara emosional dan politik, sebagian masyarakatnya masih merasa terikat kuat dengan Somalia sebagai negara kesatuan. Hal ini berbeda dengan wilayah lain di Somaliland yang lebih solid mendukung pemisahan.

Tidak adanya presiden atau parlemen Awdal mempertegas bahwa wilayah ini tidak memiliki posisi tawar institusional yang mandiri. Semua keputusan strategis, termasuk kebijakan luar negeri dan keamanan, sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat Somaliland. Awdal hanya menjadi pelaksana kebijakan, bukan perumusnya.

Kondisi ini memunculkan wacana alternatif di kalangan elite lokal Awdal, termasuk gagasan tentang otonomi yang lebih luas atau bahkan peninjauan ulang hubungan dengan Hargeisa. Meski wacana ini belum terlembagakan secara resmi, ia terus hidup dalam diskursus politik lokal.

Aksi massa seperti yang terlihat dalam video sering kali menjadi indikator awal dari pergeseran sikap politik. Kerumunan besar di Borama menunjukkan bahwa masyarakat Awdal mampu memobilisasi diri dalam jumlah signifikan, sebuah faktor penting dalam politik kawasan Tanduk Afrika.

Dalam pandangan sebagian pengamat, respons masyarakat Awdal terhadap isu internasional seperti Palestina juga merupakan pesan ke luar. Pesan itu menyiratkan bahwa wilayah ini memiliki identitas politik sendiri yang tidak selalu sejalan dengan garis resmi pemerintah Somaliland.

Hingga kini, pimpinan formal Awdal tetap berada pada gubernur yang ditunjuk Hargeisa. Tidak ada figur presiden atau perdana menteri Awdal, dan tidak ada parlemen regional yang berdiri sendiri. Struktur ini menegaskan sifat unitaristik dari pemerintahan Somaliland.

Namun, realitas sosial di lapangan sering kali lebih kompleks daripada struktur formal. Loyalitas politik masyarakat Awdal terbagi, dan Borama menjadi ruang penting bagi artikulasi perbedaan tersebut. Aksi solidaritas pro-Palestina hanyalah salah satu manifestasinya.

Ke depan, posisi Awdal dan Borama kemungkinan akan terus menjadi faktor penentu dalam dinamika internal Somaliland. Selama aspirasi politik lokal belum sepenuhnya terakomodasi, wilayah ini akan tetap berada di persimpangan antara klaim administratif dan realitas politik masyarakatnya.

Dengan populasi ratusan ribu jiwa dan kesadaran politik yang tinggi, Borama bukan sekadar kota regional. Ia adalah barometer penting bagi stabilitas dan legitimasi politik Somaliland di mata rakyatnya sendiri.

Video kerumunan di Borama pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang Palestina. Ia juga berbicara tentang Awdal, tentang siapa yang memimpin, siapa yang diwakili, dan sejauh mana suara lokal benar-benar didengar dalam struktur kekuasaan yang ada.

Baca selanjutnya

Read More

Pembangunan Suriah, Remitansi Diaspora dan Rumah Pulang

Arus remitansi diaspora selama ini kerap dipahami sebatas dana konsumtif untuk kebutuhan harian keluarga yang tertinggal di kampung halaman. Namun dalam konteks Suriah pascaperang di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa, muncul gagasan baru yang memposisikan remitansi sebagai instrumen rekonstruksi, khususnya di sektor perumahan yang hancur atau rusak akibat konflik panjang.

Konsep remitansi konstruktif ini menempatkan diaspora bukan hanya sebagai pengirim uang, tetapi sebagai aktor pembangunan jarak jauh. Dana yang dikirim tidak habis untuk konsumsi jangka pendek, melainkan diarahkan secara bertahap untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah dan apartemen yang ditinggalkan selama bertahun-tahun.

Bagi diaspora Suriah yang belum terdesak untuk kembali, pendekatan ini menjadi solusi realistis. Mereka tetap bekerja dan menetap di luar negeri, sambil secara perlahan menyiapkan tempat tinggal di kampung halaman. Rumah atau apartemen tidak dibiarkan menjadi puing yang kian rusak, tetapi dipulihkan secara bertahap.

Praktiknya dimulai dengan diaspora menghubungi desa atau baladiyah setempat untuk memastikan status bangunan dan kondisi lingkungan. Melalui jaringan lokal ini, pemilik rumah kemudian menjalin kerja sama dengan perusahaan konstruksi kecil atau menengah yang beroperasi di wilayah tersebut.

Perbaikan atau pembangunan dilakukan dengan sistem cicilan. Diaspora mengirim dana secara berkala sesuai kemampuan, sementara perusahaan konstruksi mengerjakan proyek secara bertahap. Model ini memungkinkan pembangunan berjalan tanpa harus menunggu modal besar terkumpul sekaligus.

Pendekatan ini juga memberi kepastian bagi diaspora bahwa aset mereka tidak terbengkalai. Saat kondisi politik atau keamanan memungkinkan untuk pulang, apartemen atau rumah tersebut sudah dalam kondisi siap huni, bukan lagi sekadar bangunan rusak yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama.

Di sisi lain, skema ini membuka peluang ekonomi bagi pengungsi yang sudah terlanjur kembali ke Suriah. Mereka dapat bekerja di perusahaan konstruksi yang menangani proyek-proyek milik diaspora, memperoleh gaji, dan sekaligus membangun kembali keterampilan kerja di sektor sipil.

Bagi para pengungsi ini, pekerjaan konstruksi sering menjadi sumber pendapatan paling realistis di tengah terbatasnya lapangan kerja. Upah yang diperoleh dapat digunakan untuk menyewa tempat tinggal sementara sebelum mereka mampu memperbaiki atau membangun rumah sendiri.

Hubungan antara diaspora, perusahaan konstruksi, dan warga lokal menciptakan siklus ekonomi yang saling menguntungkan. Dana diaspora berputar di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperbaiki stok perumahan yang rusak akibat perang.

Perusahaan konstruksi juga memperoleh peran tambahan sebagai pengelola properti. Dengan izin pemilik, apartemen yang telah diperbaiki dapat disewakan sementara kepada warga lokal atau pengungsi lain. Hasil sewa ini menjadi pemasukan tambahan bagi pemilik dan perusahaan.

Model ini membantu mencegah rumah kosong yang rawan rusak, dijarah, atau disita. Apartemen yang ditempati dan dirawat secara aktif memiliki nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dibanding bangunan kosong yang dibiarkan terbengkalai.

Dari sudut pandang sosial, pendekatan ini mengurangi kesenjangan antara diaspora dan warga yang tinggal di dalam negeri. Rekonstruksi tidak lagi dipersepsikan sebagai proyek orang luar, tetapi sebagai kerja bersama yang melibatkan tenaga dan kebutuhan lokal.

Pengamat ekonomi konflik menilai remitansi konstruktif jauh lebih berkelanjutan dibanding remitansi konsumtif. Konsumsi memang penting untuk bertahan hidup, tetapi tidak menciptakan aset jangka panjang yang dapat menopang pemulihan ekonomi.

Di Suriah, di mana rekonstruksi negara berjalan lambat dan penuh hambatan politik, inisiatif semacam ini menjadi alternatif di luar jalur resmi. Warga tidak menunggu proyek besar pemerintah, tetapi bergerak melalui jaringan informal yang lebih luwes.

Namun model ini juga memiliki tantangan. Kepastian hukum atas properti tetap menjadi persoalan utama. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, diaspora masih menghadapi risiko kehilangan aset meski sudah menginvestasikan dana besar.

Meski demikian, bagi banyak keluarga Suriah, risiko tersebut dinilai lebih kecil dibanding membiarkan rumah hancur tanpa kepastian. Setidaknya, bangunan yang diperbaiki memberi harapan konkret akan kepulangan suatu hari nanti.

Fenomena ini menunjukkan perubahan cara pandang diaspora terhadap kampung halaman. Mereka tidak lagi sekadar mengirim uang untuk bertahan hidup, tetapi mulai membangun kembali ruang hidup secara nyata, meski dari kejauhan.

Dalam jangka panjang, pola remitansi semacam ini berpotensi membentuk fondasi rekonstruksi akar rumput. Kota dan desa pulih perlahan melalui ribuan proyek kecil, bukan satu proyek raksasa yang sarat kepentingan politik.

Bagi pengungsi yang sudah kembali, keberadaan proyek-proyek ini memberi pilihan selain migrasi ulang. Mereka dapat bekerja, menyewa, dan menata ulang hidup meski dalam keterbatasan.

Remitansi diaspora, dalam konteks ini, berubah dari aliran konsumsi menjadi investasi sosial. Setiap dinding yang diperbaiki dan atap yang dipasang ulang menjadi penanda bahwa pemulihan tidak selalu menunggu negara.

Di tengah ketidakpastian Suriah, rumah yang siap huni menjadi simbol paling nyata dari harapan pulang. Bagi diaspora dan pengungsi, membangun dari jauh kini menjadi cara paling rasional untuk menyiapkan masa depan.

Baca selanjutnya

Read More