Guru di Suriah Timur Minta Diangkat Kembali Meski Penguasa Berganti

Raqqa, Suriah – Kota yang sempat berada di bawah kendali SDF kini menghadapi tantangan baru di sektor pendidikan. Para guru yang pernah mengabdi di era Assad maupun era SDF sama-sama menuntut pengakuan profesional mereka. Situasi ini memunculkan dilema bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pengangkatan kembali tenaga pengajar.

Video terbaru yang beredar menunjukkan puluhan guru turun ke jalan, menyuarakan hak-hak mereka yang selama ini dianggap diabaikan. Aksi ini berlangsung di pusat kota Raqqa, dengan spanduk dan poster yang menuntut keputusan resmi dari pemerintah.

Salah satu isu utama adalah status pekerjaan guru. Mereka menekankan perlunya keputusan formal agar bisa kembali mengajar di sekolah-sekolah pasca hengkangnya SDF. Para guru menilai pengakuan resmi ini penting untuk memastikan kelangsungan pendidikan di kota yang baru pulih dari konflik.

Para guru juga menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan yang terjadi. Mereka membandingkan nasib mereka dengan guru era Assad yang tetap menerima gaji meskipun beberapa tahun tidak mengajar. Hal ini memicu kekecewaan karena guru yang bertahan dan membuka kembali sekolah di Raqqa merasa diabaikan.

Kebutuhan ekonomi menjadi alasan mendasar para pengunjuk rasa. Dengan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang, gaji menjadi kebutuhan vital untuk menghidupi keluarga dan anak-anak mereka. Banyak guru menegaskan bahwa pekerjaan mereka bukan sekadar profesi, tetapi sumber penghidupan.

Identitas sebagai pendidik menjadi sorotan terakhir dalam aksi tersebut. Para guru menegaskan bahwa mereka adalah guru bangsa yang berhak atas pengakuan profesional. Pernyataan ini diulang berkali-kali sebagai simbol persatuan mereka dalam tuntutan tersebut.

Pemerintah Suriah dihadapkan pada dilema sulit. Di satu sisi, guru dari era Assad memiliki hak historis dan pengalaman panjang. Di sisi lain, guru yang diangkat selama era SDF juga berharap diakui, karena telah menjaga jalannya pendidikan selama konflik.

Jika semua guru diangkat kembali tanpa pertimbangan, kemungkinan besar akan terjadi kelebihan tenaga pengajar. Hal ini bisa menimbulkan masalah logistik, termasuk distribusi gaji dan penempatan di sekolah-sekolah yang belum tentu membutuhkan semua guru.

Ahli pendidikan menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem evaluasi kinerja. Guru yang terbukti berkontribusi aktif selama masa sulit bisa mendapatkan prioritas pengangkatan kembali. Pendekatan ini dianggap lebih adil dan berbasis bukti.

Selain evaluasi, pemerintah juga bisa mempertimbangkan sistem rotasi dan pengurangan jam mengajar. Dengan cara ini, guru dari kedua era tetap bisa bekerja tanpa terjadi penumpukan tenaga di sekolah tertentu.

Beberapa sumber menyebut pemerintah pusat sudah membentuk tim untuk meninjau kasus ini. Tim tersebut bertugas menilai pengalaman, kontribusi, dan kebutuhan tiap sekolah sebelum mengeluarkan keputusan resmi.

Namun, hingga saat ini, keputusan formal belum diumumkan. Ketiadaan kebijakan jelas menyebabkan ketidakpastian bagi guru, yang pada gilirannya memicu protes di jalanan.

Sementara itu, orang tua murid menyatakan kekhawatiran mereka. Mereka berharap agar kebijakan pemerintah cepat ditetapkan agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Murid-murid, terutama di sekolah dasar, menjadi pihak yang paling terdampak oleh ketidakpastian ini.

Pemerintah juga menghadapi tekanan dari komunitas lokal dan organisasi pendidikan internasional. Mereka menekankan pentingnya menjaga kontinuitas pendidikan demi stabilitas sosial di Raqqa yang baru pulih dari konflik.

Beberapa guru dari era SDF menyarankan adanya integrasi sistem pendidikan. Mereka menekankan bahwa pengalaman mereka di masa lalu tidak bisa diabaikan, karena telah berperan penting dalam menjaga sekolah tetap berfungsi selama konflik.

Di sisi lain, guru era Assad menegaskan bahwa mereka memiliki hak historis dan profesional. Mereka menuntut agar pengalaman panjang mereka dihargai dalam setiap keputusan pengangkatan.

Krisis ini menunjukkan kompleksitas rekonstruksi pasca-konflik. Selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah juga harus menyeimbangkan hak dan kepentingan tenaga profesional di bidang pendidikan.

Pengamat politik lokal menyebut kasus guru Raqqa sebagai cerminan tantangan lebih luas bagi Suriah. Integrasi guru dari berbagai era menjadi simbol rekonsiliasi nasional yang perlu dikelola dengan hati-hati.

Beberapa praktisi pendidikan menekankan pentingnya komunikasi. Pemerintah disarankan melakukan dialog terbuka dengan guru, siswa, dan komunitas agar kebijakan yang diambil dapat diterima semua pihak.

Hingga kini, guru-guru Raqqa tetap berada di jalanan, menuntut kepastian dan pengakuan. Mereka menegaskan bahwa pendidikan adalah hak anak-anak dan tanggung jawab negara.

Sementara itu, pemerintah Suriah berada pada titik kritis. Keputusan yang diambil akan menentukan arah pendidikan pasca-konflik di Raqqa, serta mencerminkan kemampuan negara dalam menyeimbangkan hak-hak profesional dan kebutuhan masyarakat.

Baca selanjutnya

Read More

Skenario Akhir Kebuntuan Politik Yaman

Ketegangan antara faksi-faksi utama di Yaman kini bergerak menuju titik krusial yang dapat menentukan arah negara itu dalam beberapa tahun ke depan. Hubungan yang memburuk antara Dewan Kepemimpinan Kepresidenan, Dewan Transisi Selatan, serta para aktor regional pendukungnya telah mengubah konflik dari sekadar medan perang menjadi pertarungan terbuka soal legitimasi, kekuasaan, dan masa depan negara.

Di tengah tarik-menarik tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah Yaman akan bergerak menuju konsolidasi kekuasaan di bawah satu otoritas, atau justru terperosok lebih dalam ke fragmentasi permanen. Pilihan-pilihan politik yang diambil hari ini—terutama oleh aktor bersenjata di lapangan dan para sponsor regional—akan menentukan apakah kebuntuan saat ini menjadi jalan menuju kompromi, atau awal dari fase konflik yang sama sekali baru.

Skenario

Berikut gambaran realistis skenarionya jika ketegangan ini berlanjut, disusun secara dingin dan struktural, bukan spekulatif berlebihan.

Jika empat anggota PLC yang dikenal pro-UEA benar-benar dikeluarkan, dampaknya akan sangat besar namun tidak otomatis menstabilkan Yaman. Secara politik, PLC akan kehilangan klaim sebagai “dewan inklusif”, tetapi secara praktis ia justru menjadi lebih homogen dan mudah dikendalikan Saudi. Riyadh bisa mengonsolidasikan PLC sebagai representasi tunggal negara Yaman, lalu menggunakannya untuk membuka kesepakatan resmi dengan Houthi tanpa harus terus bernegosiasi dengan aktor selatan. STC dalam skenario ini akan terdorong keluar dari proses politik nasional dan bergerak makin terang sebagai entitas separatis de facto, bukan lagi bagian dari struktur negara.

Jika mereka tidak dikeluarkan tetapi tetap membangkang, maka PLC akan lumpuh secara fungsional. Keputusan strategis—keamanan, anggaran, negosiasi—akan terus diveto secara internal. Ini adalah skenario paling berbahaya karena menciptakan negara “hidup tapi tidak berfungsi”. Saudi dalam kondisi ini biasanya tidak menunggu terlalu lama: dukungan finansial dan logistik akan disalurkan hanya kepada aktor yang patuh, sementara faksi pembangkang dibiarkan kehabisan sumber daya. Bukan pengusiran formal, tetapi pengeringan perlahan.

Jika STC tetap berada di lapangan dan menolak mundur, kenyataannya mereka memang sulit disingkirkan secara militer tanpa perang besar di Aden. Namun bertahan di lapangan tidak sama dengan menang. STC bisa menguasai wilayah, bandara, dan pelabuhan, tetapi tanpa pengakuan internasional dan tanpa arus dana stabil, mereka akan menghadapi krisis pemerintahan: gaji macet, layanan publik runtuh, dan fragmentasi internal. Dalam sejarah konflik modern, banyak entitas de facto runtuh bukan karena kalah perang, tetapi karena gagal membayar loyalitas.

Apakah situasi ini akan buntu selamanya? Hampir pasti tidak. Konflik seperti ini jarang statis; ia bergerak menuju salah satu dari tiga ujung. Pertama, konsolidasi PLC dengan dukungan Saudi dan kesepakatan dengan Houthi, yang akan mengisolasi STC. Kedua, formalnya pemisahan selatan jika STC berhasil mengamankan pengakuan eksternal—ini sulit tanpa restu Saudi. Ketiga, kompromi paksa, di mana STC dipaksa kembali ke meja perundingan dari posisi lebih lemah setelah tekanan ekonomi dan politik meningkat.

Intinya, waktu bukan netral. Jika STC menantang Saudi terlalu lama, waktu justru bekerja melawan mereka, karena Saudi memiliki cadangan strategis, kontrol legitimasi, dan opsi diplomatik yang jauh lebih luas. Kebuntuan bisa berlangsung lama, tetapi ujungnya hampir selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai legitimasi, uang, dan akses internasional—bukan sekadar siapa yang menguasai jalan dan bandara.

Baca selengkapnya

Read More

Borama dan Awdal di Persimpangan Politik Somaliland

Borama, ibu kota wilayah Awdal di barat laut Somalia, kembali menjadi sorotan setelah munculnya video kerumunan besar warga yang menggelar aksi solidaritas pro-Palestina. Gambar-gambar tersebut memperlihatkan partisipasi luas masyarakat, mulai dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak, yang berkumpul di ruang terbuka sambil mengibarkan bendera Palestina. Aksi ini tidak hanya memuat pesan solidaritas internasional, tetapi juga mencerminkan dinamika politik lokal yang lebih dalam di kawasan Awdal.

Secara demografis, Borama merupakan salah satu kota penting di barat laut Somalia. Berbagai estimasi menyebut populasi Borama berada di kisaran 200 ribu hingga 300 ribu jiwa, menjadikannya pusat urban utama di Awdal sekaligus kota pendidikan dan perdagangan. Kehidupan sosial Borama relatif stabil dibandingkan banyak kota lain di Somalia, dengan aktivitas sipil dan keagamaan yang kuat.

Wilayah Awdal sendiri memiliki posisi historis dan politik yang unik. Secara geografis, Awdal terletak di perbatasan dengan Djibouti dan Ethiopia, menjadikannya wilayah strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik. Sejak runtuhnya negara Somalia pada awal 1990-an, Awdal masuk dalam klaim wilayah Somaliland, entitas yang mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka namun belum diakui secara internasional.

Dalam struktur politik Somaliland, Awdal dianggap sebagai salah satu “state” atau wilayah administratif. Namun, status ini tidak berarti Awdal memiliki kedaulatan politik sendiri. Tidak ada presiden, perdana menteri, ataupun parlemen terpisah khusus untuk Awdal. Kekuasaan politik tetap terpusat di Hargeisa sebagai ibu kota Somaliland.

Pemerintahan di Awdal dijalankan melalui mekanisme administratif regional. Seorang gubernur wilayah Awdal ditunjuk langsung oleh Presiden Somaliland, bukan dipilih secara langsung oleh rakyat Awdal. Gubernur ini bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah pusat Somaliland di wilayah tersebut.

Selain gubernur, terdapat dewan-dewan lokal atau distrik yang dipilih melalui pemilihan tingkat lokal. Dewan ini mengurus urusan sehari-hari seperti layanan publik, pendidikan dasar, dan administrasi kota, termasuk di Borama. Namun, kewenangan mereka terbatas dan tidak setara dengan parlemen negara bagian dalam sistem federal penuh.

Ketiadaan lembaga politik tingkat negara bagian yang otonom inilah yang sering memicu ketegangan politik di Awdal. Sebagian kalangan di wilayah ini merasa aspirasi mereka kurang terwakili dalam struktur politik Somaliland yang sangat terpusat. Borama kerap menjadi ruang artikulasi kritik terhadap Hargeisa, baik secara terbuka maupun simbolik.

Aksi massa di Borama yang menampilkan solidaritas terhadap Palestina dapat dibaca dalam dua lapis makna. Di satu sisi, ia mencerminkan empati kuat masyarakat Somalia terhadap isu Palestina yang dianggap sejalan dengan pengalaman penindasan dan konflik. Di sisi lain, aksi ini juga menjadi medium ekspresi politik lokal yang menegaskan identitas dan sikap Awdal.

Fakta bahwa Awdal dihuni mayoritas klan Samaroon turut memberi warna pada dinamika ini. Klan ini secara historis memiliki posisi politik yang berbeda dengan elite utama Somaliland yang berbasis di wilayah tengah dan timur. Perbedaan ini sering kali memengaruhi sikap politik masyarakat Awdal terhadap proyek separatisme Somaliland.

Borama sendiri dikenal sebagai kota yang relatif plural dan terbuka. Kehadiran institusi pendidikan tinggi, seperti universitas-universitas lokal, membuat kota ini menjadi pusat diskusi intelektual dan politik. Tidak mengherankan jika mobilisasi massa di Borama kerap berlangsung terorganisasi dan bernuansa politis.

Dalam konteks hubungan Somalia–Somaliland, Awdal sering dipandang sebagai wilayah “abu-abu”. Secara administratif diklaim Somaliland, namun secara emosional dan politik, sebagian masyarakatnya masih merasa terikat kuat dengan Somalia sebagai negara kesatuan. Hal ini berbeda dengan wilayah lain di Somaliland yang lebih solid mendukung pemisahan.

Tidak adanya presiden atau parlemen Awdal mempertegas bahwa wilayah ini tidak memiliki posisi tawar institusional yang mandiri. Semua keputusan strategis, termasuk kebijakan luar negeri dan keamanan, sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat Somaliland. Awdal hanya menjadi pelaksana kebijakan, bukan perumusnya.

Kondisi ini memunculkan wacana alternatif di kalangan elite lokal Awdal, termasuk gagasan tentang otonomi yang lebih luas atau bahkan peninjauan ulang hubungan dengan Hargeisa. Meski wacana ini belum terlembagakan secara resmi, ia terus hidup dalam diskursus politik lokal.

Aksi massa seperti yang terlihat dalam video sering kali menjadi indikator awal dari pergeseran sikap politik. Kerumunan besar di Borama menunjukkan bahwa masyarakat Awdal mampu memobilisasi diri dalam jumlah signifikan, sebuah faktor penting dalam politik kawasan Tanduk Afrika.

Dalam pandangan sebagian pengamat, respons masyarakat Awdal terhadap isu internasional seperti Palestina juga merupakan pesan ke luar. Pesan itu menyiratkan bahwa wilayah ini memiliki identitas politik sendiri yang tidak selalu sejalan dengan garis resmi pemerintah Somaliland.

Hingga kini, pimpinan formal Awdal tetap berada pada gubernur yang ditunjuk Hargeisa. Tidak ada figur presiden atau perdana menteri Awdal, dan tidak ada parlemen regional yang berdiri sendiri. Struktur ini menegaskan sifat unitaristik dari pemerintahan Somaliland.

Namun, realitas sosial di lapangan sering kali lebih kompleks daripada struktur formal. Loyalitas politik masyarakat Awdal terbagi, dan Borama menjadi ruang penting bagi artikulasi perbedaan tersebut. Aksi solidaritas pro-Palestina hanyalah salah satu manifestasinya.

Ke depan, posisi Awdal dan Borama kemungkinan akan terus menjadi faktor penentu dalam dinamika internal Somaliland. Selama aspirasi politik lokal belum sepenuhnya terakomodasi, wilayah ini akan tetap berada di persimpangan antara klaim administratif dan realitas politik masyarakatnya.

Dengan populasi ratusan ribu jiwa dan kesadaran politik yang tinggi, Borama bukan sekadar kota regional. Ia adalah barometer penting bagi stabilitas dan legitimasi politik Somaliland di mata rakyatnya sendiri.

Video kerumunan di Borama pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang Palestina. Ia juga berbicara tentang Awdal, tentang siapa yang memimpin, siapa yang diwakili, dan sejauh mana suara lokal benar-benar didengar dalam struktur kekuasaan yang ada.

Baca selanjutnya

Read More